Polri Siap Diperiksa KPK Soal Dana Freeport

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri menyatakan kesiapannya mempertanggungjawabkan soal dana pengamanan 14 juta dollar Amerika untuk personilnya di Papua dari PT Freeport. Sekalipun dana ini diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau dipertanyakan DPR.

"Polri konsekuen sebagai penegak hukum. Kita siap diaudit untuk dana itu secara transparan dan mempertanggungjawabkan kalau memang ada penyimpangan," ujar Kepala Divisi Humas Irjen Pol Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta, Senin (31/10/2011).

Menurut Saud, pihaknya akan mengklarifikasi terlebih dulu soal dana ini ke PT Freeport. Selama ini Polri mengaku belum mengetahui detil dana pengamanan tersebut, termasuk siapa saja yang menerima. Apakah diterima lewat institusi apa langsung kepada personil di lapangan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengakui dana yang diterima anggotanya tak lain uang lauk pauk. Demi kejelasan, kata Saud, ini termasuk yang akan diklarifikasi. "Apakah semuanya untuk uang makan, itu belum jelas. Perlu klarifikasi dulu," imbuhnya.

Dikatakan Saud, soal lauk pauk personil di lapangan mendapat alokasi yang sudah dianggarkan secara legal. Saud mengaku tak tahu menahu apakah dana Freeport itu diberikan formal atau tidak. Sekarang sedang diusahakan bagaimana untuk teknis klarifikasinya.

Berdasar pengalamannya dua tahun di Papua, kata Saud, uang lauk pauk yang diterima personil di lapangan memang tidak mencukupi. Mengingat kebutuhan barang di Papua cukup mahal. Belum lagi faktor cuaca dan medan yang cukup sulit.